REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kerja keras aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance) mendapat pengakuan dunia internasional.
Puncaknya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat penghargaan Mayor Recognition’s Awards (MRA) dari The Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH).
Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (11/8) bersamaan dengan pelaksanaan kongres internasional EAROPH ke-24. EAROPH merupakan organisasi non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Organisasi tersebut pertama kali berdiri pada 1956 di New Delhi, India dengan platform multilayer, di antaranya masalah ekonomi, urbanisasi, permukiman penduduk, dan lain sebagainya. Vice President EAROPH, Hermanto Dardak mengatakan, Indonesia sebagai bagian penting sistem kota-kota regional memberikan komitmen untuk mendukung usaha-usaha nyata dalam perencanaan dan pembangunan kota yang berketahanan serta menjalankan kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Untuk itu, para wali kota berperan penting sebagai pemimpin dan ujung tombak dalam mewujudkan kota yang layak huni,” katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (11/8).
Pada kesempatan itu, Risma berkesempatan menyampaikan materi dengan tema “Tantangan Pemerintah Kota Masa Kini”. Ia memberikan paparan dihadapan sekitar 40 wali kota se-Asia Pasifik.
Dalam paparannya, Risma lebih banyak mengupas tentang Government Resources Management System (GRMS) atau sistem manajemen sumber daya pemerintahan.
Sebagaimana diketahui, bahwa Surabaya mulai menerapkan GRMS sejak tahun 2003 lalu. Sistem tersebut saat itu diproyeksikan menggantikan tata cara manual.
Hasilnya, kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. “Kami bisa hemat dari segi pengeluaran dan pekerjaan juga lebih mudah dan praktis,” ujarnya.
Sejak saat itu hingga sekarang, Pemkot Surabaya konsisten mengembangkan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi. Di samping mempermudah pekerjaan, sistem tersebut juga membuat kinerja pemerintahan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
Perempuan yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya itu juga menjelaskan tentang sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW). Melalui SSW, dia berharap masyarakat dapat semakin terlayani dengan baik, khususnya untuk pelayanan perizinan. “Dengan begitu, masyarakat akan semakin nyaman tinggal di Surabaya karena tidak ribet dan tentu saja investasi juga semakin mudah,” katanya.
Dijumpai terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Kerja sama Pemkot Surabaya, Ifron Hady Susanto mengatakan, dalam hal penerapan good governance, Surabaya memang tak diragukan lagi. Selama ini, kata dia, Kota Surabaya telah menjadi barometer pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikatornya adalah banyaknya tamu dari daerah lain yang datang berkunjung hanya untuk belajar lebih dalam tentang sistem pemerintahan di Surabaya.
“Hampir setiap hari kami selalu kedatangan tamu dari kota lain. Bahkan ada juga yang dari negara lain seperti Malaysia dan Thailand untuk studi banding GRMS maupun SSW,” ujarnya.
Tak hanya itu, keberhasilan Surabaya sebagai satu-satunya kota di Asia Pasifik yang mampu menyabet dua kategori dalam penghargaan Future Gov pada 2013 di Thailand seakan mempertegas bahwa perkembangan tata kelola pemerintahan di Surabaya sudah sejajar dengan kota-kota maju di negara lain.
“Itu artinya, kita tak perlu minder karena sudah setara dengan kota-kota maju lainnya,” ujarnya.
Ia menganggap, banyaknya pengakuan dari dunia Internasional tersebut sebagai suntikan moral dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Hal itu sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri masyarakat bahwa sejatinya Kota Surabaya bisa bersaing dengan kota-kota lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika