REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Langkah DPP Partai Golkar dengan melakukan pemberhentian beberapa kader menuai kontroversi. Salah satu kader yang mengalami pemecatan itu adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan belum secara resmi mengetahui langkah pemecatan itu. Ia baru mendengar kabar tersebut. "Tentu saja segera saya akan coba kontak saudara Aburizal Bakrie," kata Akbar di gedung MK, Senin (11/8).
Mengenai sanksi, Akbar mengatakan, biasanya diberikan pada pengurus yang memperlihatkan sikap tidak sejalan dengan prinsip perjuangan dan kebijakan partai. Ia mengatakan, pernah menjatuhkan sanksi ketika menduduki posisi sebagai ketua umum partai. Bagi dia, partai tidak salah dalam menjatuhkan sanksi jika ada pengurus yang melanggar. "Saya pikir wajar kalau partai mengambil tindakan," katanya.
Akbar mengatakan, sebagai ketua umum, tindakan terhadap pengurus perlu dilakukan untuk menegakkan apa yang telah menjadi keputusan partai, pun dengan aturan partai. Ia mengatakan, itu menjadi bagian penegakkan disiplin. Menurut dia, pemberian sanksi ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan politik. "Kalau memang betul dan memiliki alasan-alasan yang kuat," ujarnya.
Menurut Akbar, dalam dunia politik seringkali dihadapkan pada berbagai kepentingan. Itu pun yang terjadi dalam tubuh partai. Namun, menurut dia, kepentingan partai harus tetap menjadi yang utama. Ia mengkritik jika konflik yang muncul karena adanya kepentingan kelompok atau pribadi. Apabila kepentingan kelompok atau pribadi yang muncul, menurut dia, itu tidak sejalan lagi dengan prinsip perjuangan partai.
Langkah pemecatan mendapat kritik dari internal Partai Golkar sendiri. Ada yang menyatakan pemecatan itu dilakukan tanpa melalui rapat resmi. Akbar mendengar rapat itu sudah dilakukan. Namun, ia mengatakan, akan memastikan prosedur yang telah dijalankan kepada Aburizal Bakrie. Akbar pribadi menilai adanya gejolak dalam partai terkait langkah pemecetan ini merupakan hal biasa. "Itu suatu dinamika yang ada dalam politik," kata dia.
Salah satu yang menjadi alasan pemecatan Agung disebut karena kerap bersuara mendorong pelaksanaan munas partai tahun ini. Mengenai agenda tersebut, Akbar tetap berpegang pada hasil Munas Golkar 2009. "Ditetapkan munas yang akan datang pada 2015. Kita semua tentu harus ikut keputusan itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika