REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Ketua KPK Abraham Samad melakukan deklarasi pakta integritas di Mabes TNI, Cilangkap, Senin (11/8). Abraham Samad menyatakan, KPK terus melakukan koordinasi dengan TNI menyangkut kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN).

Diharapkan, dengan hal itu maka integritas TNI bisa semakin lebih baik. "Sejauh ini kita beri nilai cukup bagus, namun kita ingin adanya peningkatan," katanya.  

Untuk diketahui, pelaporan LKHPN sebelumnya hanya diwajibkan untuk perwira TNI mulai dari perwira bintang satu atau pangkat brigadir jenderal (Brigjen). "Kita dorong (pelaporan LKHPN) tidak hanya di jajaran eselon, tapi mulai dari pangkat Letkol," kata Samad.

Dalam agenda penandatanganan pakta integritas tersebut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI berkomitmen untuk mendorong lembaganya bebas dari korupsi.

Meski begitu, Moeldoko meminta masyarakat memahami bahwa TNI berbeda dengan instansi kenegaraan lainnya. Menurut Moeldoko tidak semua hal bisa terbuka, salah satunya adalah pengadaan persenjataan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika