REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid menilai Kantor Tim Transisi merupakan praktik yang lumrah dalam proses peralihan kekuasaan di negara demokratis.
"Tim Transisi bukan sebuah lembaga politik, apalagi lembaga negara, tapi think thank untuk mempersiapkan kelembagaan pemerintahan," kata pendukung Jokowi-JK itu di Jakarta, Ahad (10/8).
Menurut dia, tugas Tim Transisi sangat teknis, terutama sinkronisasi antara dokumen resmi visi misi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disampaikan ke KPU dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Ini kan persoalan negara, jadi harus berkesinambungan, tidak boleh terputus," kata anggota komisi XI DPR RI itu.
Ia menjelaskan karena itu harus ada sinkronisasi antara visi misi presiden terpilih dengan amanah undang-undang, tidak boleh ada missing link. "Antara visi misi dan amanah UU harus menyatu secara utuh," ujarnya.
Dari perpaduan ini, kata Nusron, akan melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019 yang akan dijadikan "blue print" dan acuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.
Pekerjaan Tim Transisi, kata dia, semunya sangat teknis bukan politis dan butuh banyak tenaga ahli, pakar, maupun praktisi untuk melakukan pembahasan yang waktunya terbatas. Menurut Nusron, semua hal tersebut sudah harus selesai pada saat presiden terpilih dilantik.
Jadi, kata dia, Tim Transisi jangan dimaknai sebagai lembaga seleksi menteri kabinet atau jabatan strategis lainnya, karena seleksi dan penetapan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Menurut Nusron, Tim Transisi hanya menformulasi konsep besar dan kerangka kerja pemerintahan yang sasarannya membantu menyiapkan kerangka kerja para menteri kabinet.
"Karena tema besar kampanye Jokowi-JK adalah Revolusi Mental dan Trisakti, maka semua konsep perpaduan antara RPJP, SPN dan RPJM mendatang harus mengandung semangat berdikari di bidang ekonomi, berkedaulatan di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya," katanya.
Perihal anggota Tim Transisi, tambah Nusron, biarkan menjadi kewenangan Jokowi-JK sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Karena Tim Transisi bekerja untuk Jokowi-JK, kata dia, maka semua pihak harus menghormati pilihan Jokowi-JK. "Kan mereka bekerja untuk Pak Jokowi. Ya mana yang cocok saja, antara Pak Jokowi dan Pak JK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika