REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur menginginkan Musyawarah Nasional (munas) partai tersebut tetap berlangsung pada tahun 2015.
"Kami (menilai pelaksanaan Munas) tetap sama seperti keputusan Munas di Pekanbaru, Riau yaitu pada tahun 2015," kata Ketua DPD Golkar Jawa Timur Zainudin Amali di Surabaya, Sabtu (9/8) malam.
Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara ramah tamah dan halal bil halal bersama keluarga besar Partai Golkar Jawa Timur, di Surabaya, Sabtu (9/8) malam, yang juga dihadiri kandidat ketua umum Partai Golkar M.S Hidayat.
Dia menegaskan, keputusan Munas di Pekanbaru harus konsisten dilaksanakan oleh para kader Partai Golkar.
Namun dia menilai, politik di internal partainya bersifat dinamis sehingga apabila ada perkembangan lain terkait waktu pelaksanaan Munas maka DPD I Golkar Jatim ikut perkembangan tersebut.
"Dinamika partai sangat dinamis, sehingga kami ikut perkembangan," ujarnya.
Hal itu terkait dengan adanya wacana percepatan pelaksanaan munas yaitu pada Oktober 2014. Menurut dia, pelaksanaan munas harus tetap mengacu pada aturan legal organisasi tersebut.
Selain itu, menurut dia, terkait adanya kader partai yang ingin mengusahakan percepatan pelaksanaan munas maka lebih baik diserahkan pada kewenangan DPP Partai Golkar.
"DPP Golkar sudah ada panduan apa yang harus dilakukan (terkait kader yang tidak mematuhi peraturan partai) karena itu merupakan wewenang DPP Golkar," katanya.
Ketua DPD Golkar Surabaya Adies Kadir mengatakan, strukturnya mengikuti hasil yang diputuskan DPP Partai Golkar terkait waktu pelaksanaan Munas. Dirinya tidak mempermasalahkan pelaksanaan waktu munas apakah di tahun 2014 atau 2015.
"Kami ikuti apa kata DPP Golkar, mau 2014 atau 2015 kami ikut saja. Golkar Jatim tidak susah," katanya.
Beberapa kalangan internal Golkar masih memperdebatkan pelaksanaan Munas, ada yang meminta untuk dipercepat pada Oktober 2014 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa karena Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dinilai gagal dalam memimpin partai.
Sementara itu, beberapa pengurus harian DPP Partai Golkar tetap mengacu pada rekomendasi Munas Riau pada 2009 yaitu Munas dilakukan pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
