REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Kuasa Hukum capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari, mengatakan pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 oleh Tim Prabowo-Hatta terlalu dipaksakan. Sebab tidak ada kejadian luar biasa sebagai pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Menurutnya, justru Pilpres 2014 menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Sebab masyarakat berpartisipasi mengawal dalam setiap tahapan pemilu sampai proses penghitungan suara dan penetapan presiden terpilih.

Dalam pemilu, lanjutnya, harus dibandingkan objektivitas sebagai publik dan subjektivitas sebagai peserta pemilu.

"Pandangan objektif saya masyarakat puas, senang, ada keterbukaan, transparansi bahkan bisa inisiatif. Dari seluruh proses ini kita bisa ambil hikmah positif yakni pendidikan politik bagi masyarakat," kata Basari seusai sidang perdana PHPU Pilpres 2014 di gedung MK, Rabu (6/8).

Pendidikan politik tersebut, kata Basari, yakni proses yang transparan dan terbuka. Sehingga masyarakat menjadi tahu apa itu formulir C1 (berita acara hasil pemungutan suara), formulir A5 (formulir pindah tempat memilih), rekapitulasi dan rapat pleno.

"Ketika ini masuk ke MK ada pelajaran yang bisa diambil oleh publik, masyarakat jadi tahu apa fungsi MK, bagaimana prosedur beracara di MK, ini merupakan lanjutan dari proses transparansi pilpres 2014," imbuhnya.

Menurutnya proses pemilu yang transparan dilihat dari mulai kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil Pilpres transparan dan semua orang bisa mengawasi. Hal tersebut akan sangat baik untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat Indonesia, yang menjadi bagian signifikan dalam demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika