REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menilai, pembatasan BBM subsidi yang sudah diberlakukan di sejumlah daerah tidak efektif. Sebab, kata dia, kebijakan tersebut dapat dengan mudah diakali oleh masyarakat.

Karena pembatasan BBM subsidi hanya di lokasi-lokasi tertentu, lanjut Jokowi, masyarakat akan mencari BBM di tempat lain. "Kalau begitu apa bedanya?" kata pria yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tersebut, Selasa (5/8).

Menurut Jokowi, pemerintah harus tegas apabila ingin menyelamatkan APBN. Jika memang harga BBM harus naik agar anggaran tidak defisit, maka kenaikan itu harus dilakukan serentak. Meski demikian, kata Jokowi, kebijakan untuk menaikkan harga BBM tersebut juga harus melalui perhitungan yang matang.

Pemerintah, sambung dia, harus memperkirakan efek ekonomi, sosial, dan politik yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut. "Kalau mau tegas ya tegas. Tapi harus dengan kalkulasi yang matang," ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014.

Sesuai surat edaran tersebut, penjualan solar bersubsidi tidak dilakukan di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014. Selanjutnya, mulai 4 Agustus 2014, penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Selain itu, ada pemangkasan solar untuk nelayan sebesar 20 persen, dan penghapusan BBM subsidi di jalan tol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika