REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya melaporkan sedikitnya ada tujuh kelurahan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu yang hingga kini belum menikmati fasilitas listrik dari Perusahaan Listrik Negara.
"Tujuh kelurahan itu meliputi Panjehang, Bukit Sua, Mungku Baru, Gaung Baru, Petuk Barunai di Kecamatan Rakumpit, Danau Tundai Kecamatan Sabaru, dan Kanarakan Kecamatam Bukit Batu," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Palangka Raya, Berthie Benyamin, Sabtu.
Selama ini masyarakat di tujuh kelurahan di tiga kecamatan itu umumnya masih menggunakan lampu pijar atau teplok/lampu tempel untuk penerangan, katanya di Palangka Raya.
Warga setempat ada yang sesekali menggunakan pembangkit listrik tenaga genset atau generator set namun tidak bisa secara rutin setiap hari akibat harga BBM di daerah itu cukup tinggi.
Masyarakat dari tujuh kelurahan di tiga kecamatan itu berharap ke depan bisa menikmati fasilitas listrik dari pemerintah setempat.
"Walaupun tidak sempat tahun ini, paling tidak kami mengusulkan pengadaan bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dari pemerintah pusat/kementerian terkait," kata Berthie Benyamin.
Berthie menambahkan, masalah infrastruktur jalan juga sebagai salah satu kendala yang saat ini masih dihadapi bersama. Sebab, jarak antarkelurahan setempat masih susah dilalui baik dari jalan darat maupun sarana transportasi sungai.
Sehingga untuk pemasangan tiang listrik dirasa cukup kesulitan.
"Apabila infrastruktur jalan di daerah pinggiran kota sudah bisa maksimal dan mudah dilalui, otomatis masyarakat setempat bisa dengan mudah merasakan manfaat listrik," ucap Berthie.
Namun, sementara ini pemerintah daerah untuk anggaran pemasangan jalur listrik masih minim. Tetapi paling tidak usulan pihak Distamben Palangka Raya untuk pengadaan PLTS ke pusat/kementerian diharapkan bisa ditanggapi dengan bijak.
Masyarakat dari tujuh kelurahan di tiga kecamatan di Kota Palangka Raya itu berharap penuh kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk bisa memperjuangkan pengadaan fasilitas listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika