REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, menginsyaratkan partainya akan beroposisi dan memiliki berada di luar pemerintahan.
Demokrat ingin mengkritisi berbagai program pemerintahan yang tidak prorakyat. "Kami berada dalam posisi pengkritisi," kata Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/7).
Sikap oposisi Partai Demokrat dilatarbelakangi hasil rampinas Mei 2014. Saat itu, kata Marzuki, mayoritas kader Demokrat ingin agar Demokrat bersikap netral dalam pemilu presiden. "Karena kami ingin berbenah," ujarnya.
Ketua DPR ini menyatakan kader-kader Demokrat di rapimnas merasakan betul dampak kasus korupsi yang menjerat kolega separtai mereka. Para kader berharap dengan berada di luar pemerintahan partai akan bisa berbenah untuk kemenangan di Pemilu 2019. "Maka itu, saat itu kami menyatakan ingin berada di luar pemerintah," katanya.
Sampai saat ini belum ada keputusan yang membatalkan hasil rapimnas. Ini berarti keputusan rapimnas masih menjadi pegangan seluruh kader Demokrat. Marzuki berharap seluruh kader setia berada di garis oposisi. "Itu menjadi pegangan bagi seluruh kader Demokrat. Artinya kita berada di luar pemerintahan. Jelas itu," ujarnya.