Selasa 22 Jul 2014 15:38 WIB

Menko Polhukam Bantah Pergantian KSAD Terkait Pilpres

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman
Foto: antara
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan bahwa pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman adalah hal biasa. Karena itu, ia mrmbantah kalau pergantian pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat itu terkesan janggal. 

"Pergantian pimpinan TNI adalah hal yang lumrah dalam rangka regenerasi di lingkungan TNI. Semua pergantian pejabat di TNI sudah direncanakan dengan saksama. Pergantian pejabat TNI diperlukan untuk kepentingan organisasi," kata Djoko, Selasa (22/7).

Menurut Djoko, KSAD Jenderal Budiman tengah memasuki masa pensiun. Atas dasar itu, publik tidak perlu mempersoalkannya.

Mantan panglima TNI itu mencontohkan, ada beberapa kejadian serupa, seperti pergantian Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Subandrio dilakukan dalam kurun waktu delapan bulan hingga satu tahun sebelum memasuki masa pensiun.  

"Menko Polhukam menegaskan pergantian ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa politik apapun khususnya menjelang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU," kata Djoko. 

Dia mengimbau agar semua pihak untuk tidak mempolitisasi pergantian KSAD Jenderal Budiman. Hal itu lantaran proses regenerasi pimpinan merupakan hal wajar dalam lingkungan TNI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement