REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menemukan sejumlah hal yang dianggap janggal.
Direktur Monitoring dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri mengemukakan ada delapan catatan kritis substansi UU MD3 yang harus ditinjau kembali.
Pertama, tren Penambahan Kewenangan MPR. Ia mengatakan sebagian besar penambahan kewenangan praktis hanya untuk kepentingan sosialisasi.
"Ini tentu saja akan berdampak pada pembengkakan anggaran," katanya, Ahad (13/1).
Kedua, Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR (Pasal 84). Ia mengatakan di naskah akademik, tidak ada latar belakang dan alasan mengubah mekanisme pemilihan pimpinan DPR.
"Dengan kata lain, muncul usulan “akrobatik” yang ingin mengubah mekanisme pemilihan pimpinan DPR, dari sebelumnya berdasarkan perolehan kursi terbanyak diganti dengan cara dipilih (voting). Padahal usulan perubahan tersebut tidak pernah muncul penjelasannya dalam Naskah Akademik RUU MD3," katanya.
Ketiga, keterwakilan Perempuan. Ia beranggapan dihapusnya ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan merupakan sebuah kemunduran dalam mendorong peran anggota legislatif perempuan pada posisi strategis di parlemen.
Keempat, hak imunitas (pasal 224). Ketentuan ayat (4) berpotensi mengancam anggota DPR yang kritis terhadap situasi maupun kebijakan di internal DPR, khususnya jika ada penyalahgunaan fungsi, wewenang, dan tugas dalam rapat tertutup DPR.
Ketentuan ayat (5) menimbulkan kompleksitas dalam menentukan tafsir dan batasan terhadap definisi pelaksanaan tugas dan wewenang. Akibatnya, kompleksitas itu sendiri akan menyulitkan Mahkamah Kehormatan dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan (dugaan anggota DPR melakukan tindak pidana) dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.
Kelima, Penyidikan (Pasal 245). Selain tidak sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum, syarat izin persetujuan dari Mahkamah Kehormatan seharusnya tidak perlu karena dikhawatirkan berpotensi menjadi celah bagi penghilangan alat bukti atau melarikan diri.
Keenam, Mahkamah Kehormatan (Pasal 224). Keberadaan Mahkamah Kehormatan mengalami perluasan dibandingkan Badan Kehormatan. Jika Badan Kehormatan hanya pada ranah kode etik, keberadaan Mahkamah Kehormatan masuk hingga ranah penegakan hukum melalui adanya izin pemanggilan dan pemeriksaan.
Ketujuh, hilangnya BAKN dari AKD. Dengan tidak adanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam alat kelengkapan DPR, menjadikan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi tidak tajam dan elaboratif.
Kedelapan, hak Mengusulkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Pasal 80 huruf (j). Didalamnya disebut anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika