REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wakil Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai kebijakan pemerintah memfasilitasi mobil dinas baru senilai total Rp15 miliar kepada para camat dan lurah setempat merupakan suatu kebutuhan.
"Mobil lurah dan camat yang lama sudah tidak layak lagi untuk operasional," kata Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi, Sabtu, menyikapi adanya kritikan pemberian mobil dinas baru itu merupakan pemborosan.
Sebelumnya, Pemkot Bekasi membeli 56 mobil Daihatsu Xenia untuk para lurah dan 12 Daihatsu Terios untuk operasional para camat di wilayah setempat pada awal Juli 2014.
Kendaraan tersebut menggantikan mobil lama berupa Suzuki Carry untuk lurah dan Daihatsu Terios untuk para camat.
Syaikhu mengatakan, kendaraan dinas baru itu merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebesar total Rp15 miliar.
"Anggarannya diberikan Pemprov Jawa Barat, kami yang membelinya," katanya.
Menurut dia, pengadaan mobil dinas ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan operasional para lurah dan camat.
Dia juga minta agar kebijakan itu tidak disalahartikan sebagai bentuk kebijakan politik selama masa Pemilu Presiden berlangsung.
"Mobil dinas ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jangan disalahartikan yang lainnya," katanya.
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh oknum, kata dia, pihaknya melakukan langkah antisipasi dengan pemasangan stiker berlambang Pemkot Bekasi yang disertai nama wilayah dan kantor kecamatan maupun kelurahan.
"Platnya juga harus berwarna merah, dan mobil dinas tersebut dilarang untuk diganti platnya menjadi warna hitam," katanya.
Sedangkan, kendaraan dinas sebelumnya yakni Suzuki Carry untuk lurah dan Daihatsu Terios untuk camat akan digunakan keperluan sekretaris lurah dan sekretaris camat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika