REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan, Eka Viora mensinyalir jumlah orang yang mengalami stress ringan (Orang Dengan Gangguan Jiwa-red ODGJ ringan) diprediksi akan bertambah usai pencoblosan pemilu presiden (pilpres).

"ODGJ ringan memang kasusnya banyak, termasuk yang memikirkan masalah pilpres. Bisa bertambah. Namun orang stress itu tergantung dari individunya masing-masing," katanya dalam diskusi "RUU Kesehatan Jiwa" bersama anggota Panja, Wiryaningsih, gedung DPR, Selasa (8/7).

Lebih lanjut Eka menjelaskan dari data yang ada jumlah ODGJ ringan di Indonesia saat ini mencapai sekitar 16 juta orang. Namun yang mengalami stress berat atau gangguan jiwa berat mencapai sekitar 400.000 orang.

"Dari jumlah itu (400 ribu), sekitar 57.000 orang pernah dan masih dipasung," tambah Eka.

Eka menjelaskan sebenarnya semua orang berpotensi mengalami stress. Salah satu indikasi orang mengalami stres ringan, menurut Eka, tanda-tandanya berdampak ke fisik. Misalnya sulit tidur, tidak memiliki nafsu makan, mual-mual dan sebagainya.

Eka, menjelaskan sebenarnya Indonesia sudah pernah memiliki UU Kesehatan Jiwa No3/1966. Namun hanya mengatur dan melindungi, hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa saja.

"Sejak 1992, UU ini hilang, karena masuk dalam UU Kesehatan. Hingga kemudian, RUU Kesehatan Jiwa masuk dalam prioritas prolegnas," katanya.

Eka menjelaskan hingga saat ini daerah yang sudah memiliki rumah sakit jiwa, baru sekitar 28 provinsi dengan 33 rumah sakit jiwa milik pemerintah dan 12 rumah sakit dikelola swasta.

"Masih ada sekitar enam provinsi lagi yang belum memiliki rumah sakit jiwa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika