REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdebatan tentang model pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya dalam pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) belum berakhir. Sembilan fraksi yang ada di DPR terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama menghendaki pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui sistem paket. Sedangkah kubu kedua ingin model pemilihan pimpinan DPR menggunakan sistem yang sudah berjalan pada periode 2009-2014.

"Enam fraksi menginginkan sistem paket. Tiga fraksi menginginkan sistem yang ada dipertahankan," kata Wakil Ketua DPR usai menggelar rapat antara Badan Musyawarah DPR dan Pansus UU MD3 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/7).

Politikus PDI Perjuangan ini menilai usul mengubah model pemilihan pimpinan DPR lewat sistem paket berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan kerja di internal DPR. Pasalnya, sistem paket berpotensi meniadakan peran partai pemenang pemilu sebagai pimpinan DPR. " "Karena akan terjadi tarik-menarik (pengambilan keputusan)," ujar Pramono.

PDI Perjuangan merasa lebih nyaman dengan model pemilihan pimpinan DPR yang lama. Hal ini karena meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, namun sebagai partai besar PDI Perjuangan merasa terwakili kepentingannya di unsur pimpinan DPR. "Dalam periode tahun 2009 sampai 2014, walaupun PDIP berada di luar pemerintahan, kami merasa nyaman di DPR karena ada keterwakilan sebagai pimpinan, ada keterwakilan sebagai pimpinan di tingkat komisi maupun alat kelengkapan," papar Pramono.

Menurut informasi yang beredar enam fraksi DPR yang menginginkan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan lewat sistem paket adalah Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS. Sementara tiga fraksi lain yang menginginkan pemilihan pimpinan DPR lewat model dan sistem lama adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika