REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Tokoh agama, masyarakat, adat dan budaya di Sumatra Utara menyepakati Pemilu Presiden atau Pilpres 2014 bebas dari intomidasi dan kekerasan. "Kesepakatan itu dinyatakan dalami Dialog Publik bertema Pemilu Presiden Damai, Cegah Kekerasan," kata Ketua Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Eddy Syofian di Medan, Ahad (6/7) malam WIB.
Dia menyebutkan dalam dialog itu hadir tokoh seperti Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumut (FKUB) H Maratua Simanjuntak, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) H Bahari Damanik, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumut Kolonel Purn H Nurdin Sulistiyo.
Selain itu, hadir juga Ketua Forum Pelestarian Budaya (FPB) Sumut H Pandapotan Nasution SH dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya seperti Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Zulkarnaen Nasution.
"Karena sepakat Pilpres bebas intimidasi dan kekerasan, maka para tokoh sepakat meminta aparat TNI dan Polri tidak perlu ragu untuk menindak tegas kepada para pelaku yang ingin melakukan kekerasan, gangguan di TPS, intimidasi dan provokasi kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilih," katanya.
Eddy Syofian menegaskan, meski ada kekhawatiran tetapi dia tetap optimistis bahwa Pilpres di Sumut akan dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar serta menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Dia mengaku dalam Pilpres setidaknya ada empat potensi kerawanan yang harus disikapi bersama oleh seluruh kekuatan masyarakat.
Keempat potensi itu yakni pertama, masa tenang yang berlangsung tanggal 6, 7 dan 8 Juli 2014. Masa-masa itu harus dikawal jangan sampai masa tenang berubah dengan provokasi, intimidasi dan serangan fajar
Kedua, pada hari pencoblosan, cegah pihak-pihak yang ingin menggagalkan dan mengajak untuk golput dan antisipasi keributan saat penghitungan suara di TPS.
Adapun ketiga, kerawanan muncul ketika proses perampungan hasil penghitungan suara dari TPS hingga ke KPU Pusat dan kemungkinan penolakan hasil dan perubahan hasil.
Sementara keempat adalah pascapilpres di mana masing- masing pendukung pasangan calon dan capres serta wapres itu sendiri beserta parpol pengusung kemungkinan tidak siap kalah, sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi sosial di tengah masyarakat.
"Tokoh masyarakat dan agama yang punya peran sangat strategis untuk mengawal masyarakat agar terhindar dari bujuk rayu dan menahan diri dari segala bentuk provokasi diharapkan menjalankan fungsinya," kata Eddy Syofian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika