REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN -- Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, meminta pemilik KM Pulau Indah GT 239 bermuatan 100 ton timah yang tenggelam di perairan Tanjung Rambut pada 26 Februari 2014 diangkat demi keselamatan pelayaran.
"Kami meminta pengangkatan bangkai kapal itu dilanjutkan karena dikhawatirkan mengganggu lalu lintas kapal," kata Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Barlet Silalahi di Tanjung Balai Karimun, Sabtu.
Barlet Silalahi mengatakan beberapa waktu lalu, pemilik kapal telah berupaya mengangkat bangkai KM Pulau Indah namun belum membuahkan hasil karena terkendala cuaca dan lainnya.
Sedangkan muatan berupa 100 ton timah yang tenggelam bersama kapal itu, menurut dia baru terangkat sekitar sepuluh persen.
"Pengangkatan bangkai kapal itu merupakan tanggung jawab perusahaan," katanya menegaskan.
Barlet mengatakan bahwa muatan kapal berupa timah solder yang diangkut kapal itu tercatat dalam manifest. Namun demikian, ia menyarankan agar pengangkutan timah tidak menggunakan kapal kayu seperti KM Pulau Indah.
"Kami menyarankan jangan pakai kapal kayu, tapi pakailah kapal kargo yang lebih aman agar musibah serupa tidak terulang lagi," katanya.
Ia menambahkan telah mengambil langkah-langkah agar bangkai kapal tersebut tidak ditabrak kapal-kapal reguler yang padat melintas di lokasi tenggelamnya kapal tersebut.
"Langkah-langkah sudah diambil, tapi kami tetap minta agar bangkai kapal itu diangkat agar tidak membahayakan kapal-kapal yang berlayar," katanya menegaskan.
Informasi dihimpun, KM Pulau Indah GT 239 mengangkut 100 ton timah olahan milik PT Karimun Mining.
Kapal itu tenggelam sekitar pukul 19.45 WIB, Rabu (26/2), setengah jam setelah berangkat dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Selain mengangkut timah, kapal tersebut juga mengangkut ikan campuran.
Nakhoda dan 21 kru kapal milik agen pelayaran PT Arena Bahari itu berhasil diselamatkan oleh tim SAR Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun.
Insiden tenggelamnya kapal kayu itu mendapat sorotan dari sejumlah pihak karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sarana pengangkut timah olahan untuk ekspor, dan dinilai rentan terjadinya manipulasi volume ekspor yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
