REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu meminta masyarakat untuk menolak semua bentuk kampanye politik tim pemenangan Pemilu Presiden 2014 yang mengarah ke politik transaksional.

"Jangan buka pintu politik transaksi, hal ini rawan terjadi pada masa tenang kampanye. Jangan mau kita dibayar dengan sejumlah uang atau bentuk lain sebagai pengganti dari seluruh yang terkandung pada bangsa yang besar ini," kata anggota Bawaslu Bengkulu Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran, Ediansyah Hasan, di Bengkulu, Sabtu (28/6).

Dia mengatakan pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka, namun merupakan langkah awal untuk menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

"Kepedulian masyarakat agar proses pemilu berjalan jujur dan adil merupakan salah satu modal utama sebuah pemilu berkualitas, dan demokratis," kata dia.

Minimnya pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil memunculkan dampak kerusakan yang besar, karena bisa menjadi ladang kecurangan dalam proses pilpres.

Oleh sebab itu dibutuhkan tingkat partisipan dari berbagai unsur, utamanya masyarakat sebagai konstituen pemilu untuk saling mengawal dan mengawasi proses tahapan pilpres.

"Jika pemilik hak suara menolak politik transaksional, menggunakan dengan sadar dan penuh bertanggung jawab, kita yakin kesempatan untuk berbuat kecurangan bisa ditekan semaksimal mungkin," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika