REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Gadjah Mada Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui Pemerintah Indonesia cerdas menyiasati geopolitik dan geostrategis dalam mengontrol kapal-kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia. "Saya bangga Indonesia mampu mengontrol sendiri titik kunci keluar masuk kapal asing ke ALKI yang secara geopolitik sangat dikhawatirkan oleh negara-negara lain," katanya di Denpasar, Sabtu (21/6).
Ia menuturkan bahwa Indonesia mampu menjaga kekuatan lautnya dengan tidak membiarkan kapal asing bebaskan berkeliaran bebas begitu saja tanpa seizin pemerintah dan TNI-Polri. Untuk itu, untuk mencegah pelemahan dan pemandulan dari pihak asing, pemerintah sudah cukup tegas dalam mengambil sikap untuk menjaga keutuhan NKRI.
"Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika TNI-Polri kita lemah, akan banayak kapal asing melakukan pengambilan ikan secara ilegal di ALKI," ujarnya.
Selain itu, berdasarkan rezim hukum laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi ke dalam UU 17/1985, lanjut dia, ALKI menjamin perlintasan bagi kapal asing termasuk armada militer dapat beroperasi secara normal. "Kesepakatan tersebut bisa saja menguntungkan di satu sisi saja. Namun, sisi buruknya bisa banyak," kata Sri Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu.
UNCLOS hanya memperbolehkan penutupan sementara disuatu negara apabila terjadi gangguan keamanan nasional. "Namun, konsekuensinya harus menyediakan alur alternatif sebagai penggantinya," katanya.
Ia mengatakan perlu ada kerja sama khusus dengan negara ASEAN khususnya Singapura, Filipina, dan Vietnam karena memiliki posisi strategis dalam gangguan dari negara lain. "Hal ini bisa dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
