REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyetujui jika kolom agama dihapus dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu menurut pria yang kerap disapa Ahok itu, pencantuman kolom agama di KTP justru membuat masyarakat terbagi-bagi atas mayoritas.
Ahok pun mempertanyakan kegunaan pencantuman kolom agama di KTP untuk masing-masing orang. Pencantuman agama di sebagian kesempatan justru akan memunculkan diskriminasi.
"Dari dulu saya tidak mau ada kolom agama di KTP, saya udah bilang saat di DPR. Kenapa musti ada agama dalam KTP? Saya mau tau agama kamu untuk apa?" ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (19/6).
Lagi pula kata Ahok, pencantuman kolom agama justru tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.
"Coba aja baca UUD 45 bagaimana pandangan Soekarno terhadap agama. Yang Kristen ikut nabi Isa, yang Islam ikut nabi Muhammad. Tergantung pengikutnya masing-masing. Tidak mengenal mayoritas dan minoritas, tutur Ahok.
Ahok menambahkan sudah seharusnya kolom agama dihapus dari KTP. Terlebih masyarakat Indonesia sudah jelas mayoritasnya adalah Muslim, meskipun bukan negara agama.
Dikatakan Ahok, pencantuman kolom agama di KTP tidak cocok diterapkan di Indonesia karena kultur agama di Indonesia berbeda dengan kultur agama di Timur Tengah. Lantaran, penyebaran agama di Indonesia bukan karena penaklukan melainkan hubungan dagang.
"Kalau di Timur Tengah karena ada penaklukan agama, makanya ada istilah mayoritas melindungi minoritas. Kalau di Indonesia, Islam masuk kan bukan penaklukan tapi dagang dan budaya," tutur Ahok.
Sebelumnya, salah satu anggota tim pemenangan calon presiden nomor urut dua mewacanakan penghapusan kolom agama di KTP jika pasangan tersebut terpilih pada Pilpres mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika