REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pangdam III Siliwangi, Mayor Jendral Dedi Kusnadi Thamim menyatakan pasukannya netral dalam menghadapi pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Dia pun akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum prajurit yang bersikap tidak netral.
''Saya intruksikan kepada semua (prajurit TNI Siliwangi) untuk bersikap netral,'' ujar Dedi, saat Apel Luar Biasa dan Pengarahan Pangdam III Siliwangi kepada anggota militer dan PNS jajaran Korem 063 Sunan Gunung Jati, Selasa (17/6).
Dedi menambahkan, pembinaan dilakukan terhadap sekitar 2.200 personil yang berasal dari Bintara Pembina Desa (babinsa), Arhanudse dan lainnya. Di hadapan ribuan prajuritnya itu, dia kembali mengulangi perintah dari Panglima TNI untuk menjaga netralitas TNI dalam pilpres 9 Juli mendatang.
''Siapapun yang jadi presiden mendatang adalah putera terbaik dan pilihan rakyat. Presiden juga akan menjadi panglima TNI sehingga kita harus patuh terhadap perintahnya,'' tegas Dedi.
Dalam kesempatan itu, untuk menunjukkan kenetralannya, Dedi pun enggan menggunakan jari telunjuknya. Hal itu dilakukannya saat bertanya kepada anggota TNI.
''Ini dari mana?'' tanyanya.
Saat itu Dedi langsung menggunakan kelima jari di tangan kanan yang dirapatkan untuk menunjukan anggota Babinsa yang ada di hadapannya.
''Saya tidak berani nunjuk (pakai satu jari telunjuk), takut nanti dikira tidak netral,'' tutur Dedi. Ucapannya itu langsung disambut senyum para prajuritnya.
Dedi pun memerintahkan setiap komandan satuan untuk mengontrol anggotanya masing-masing. Dia pun mempersilahkan pihak lain untuk ikut mengawasi jika ada anggotanya yang bersikap tidak netral.
''Kalaupun ada anggota TNI yang terbukti (tidak netral), itu namanya oknum prajurit, bukan institusi. Kami akan beri sanksi tegas,'' kata Dedi.
Dedi menambahkan, hingga kini pihaknya belum menemukan adanya prajurit TNI di lingkungan Kodam III Siliwangi yang tidak netral.
''Kabar (adanya tentara yang tidak netral) di Sumedang, itu juga tidak benar,'' tegas Dedi.
Dedi juga meminta agar jajarannya membantu kepolisian untuk menjaga situasi keamanan ketika pelaksanaan pilpres. Untuk pengamanan pilpres, dia mengungkapkan sedikitnya ada 7.220 prajurit di Jabar dan Banten.
''Tapi sifatnya hanya membantu polisi jika diperlukan,'' kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika