REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Majelis Pendidikan taman kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Nur Hasanah mengatakan, keberadaan lokalisasi prostitusi Dolly berpengaruh buruk untuk psikologis dan akademis untuk anak-anak disekitarnya.
Nur mengatakan, ada tiga TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang terletak di daerah Dolly dan Putat Jaya. Tiga TK itu yaitu TK Aisyiyah Bustanul Athfal 22, 24 dan 43.
Karena letaknya sedemikian dekat dengan kompleks prstitusi terbesar di Asia Tenggara itu, Nur mengaku bahwa para muridnya seringkali menanyakan apa yang dilakukan pekerja seks komersial (PSK) Dolly.
Karena masih terlalu kecil, pihaknya terpaksa memberi alasan ke anak-anak tak berdosa itu bahwa pada akhirnya mereka akan mengerti. Akibatnya, dia melanjutkan, psikologi anak secara otomatis terganggu karena anak-anak polos itu sejak kecil telah melihat apa yang dilakukan para PSK dan tentunya merusak psikologis anak.
"Bahkan ada ibu dari murid kami berprofesi sebgai PSK. Sudah jelas kalau ibunya seperti itu maka anak kecil mempraktikkannya dan menirunya,’’ ujarnya usai berkunjung menemui Wali Kota Surabaya Tri ismaharini di Surabaya, Jumat (13/6).
Apalagi, kata dia, pihaknya mengelola panti asuhan yaitu Panti Asuhan Muhammadiyah yang juga terletak di dekat Dolly. Meski anak-anak itu ditempatkan di asrama, tetapi seringkali merasa ingin tahu apa yang dilakukan para PSK ketika malam hari, namun mereka tidak diperbolehkan keluar panti.
Tak hanya berdampak secara psikologis, kata Nur, eksistensi prostitusi Dolly juga berpengaruh untuk prestasi akademis anak-anak itu. Beruntung ada dewan guru yang selalu mendampingi anak-anak itu sehingga prestasi akademik murid-muridnya tidak berpengaruh. Untuk itu, pihaknya memberikan dukungan agar prostitusi Dolly segera ditutup.
‘’Insya Allah Muhammadiyah membantu fasilitas pekerjaan seperti mesin cuci untuk usaha membuka jasa pencucian pakain. Beberapa mucikari juga kami hubungi dan fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan,’’ ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika