REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait beredarnya dokumen rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI tentang pemecatan Prabowo Subianto, Jendral TNI Moeldoko mengaku belum mengetahui isi surat tersebut. Jumat (13/6). 

"Terkait DKP itu, saya sudah tanya kepada  Kasetum (Kepala Sekretariat Umum), dan tidak ada di mabes TNI," kata Moeldoko saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.  

Moeldoko mengaku belum pernah membaca DKP yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. "Karena banyak versinya, saya tidak bisa komentari, karena tidak bisa melihat, karena waktu kejadian saya masih letnan kolonel," ujarnya. 

Moeldoko mengaku tidak akan banyak bicara tentang kasus yang belum ia ketahui kepastiannya. Disampaikan Moeldoko, akan semakin bijak jika dirinya tidak mengomentari apa yang tidak dipahaminya.

Namun, Moeldoko menegaskan TNI juga akan segera melakukan investigasi terkait kasus ini. "Dokumen tersebut sedang dikejar siapa yang membocorkannya," kata Moeldoko. 

Sebelumnya, beredar dokumen rekomendasi DKP ABRI untuk memecat Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya habis. Dokumen DKP itulah yang melatari terbitnya keputusan presiden yang memberhentikan Prabowo dengan hormat dari ABRI. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika