REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faisal Zaini setuju dengan ide pemilukada serentak yang disampaikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam debat, Senin (9/6) malam.
Menurut Helmy pemilukada serentak bisa menghemat beban pengeluaran anggaran di suatu daerah. "Pemilukada serentak itu solusi efisiensi anggaran," kata Helmy kepada Republika, Selasa (10/6).
Penghematan anggaran, menurut Helmy, berkorelasi terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dia mencontohkan dalam satu provinsi terdapat tujuh kabupaten/kota.
Masing-masing kabupaten/kota menghabiskan anggaran Rp 5 miliar per pilkada. Artinya jika tujuh kabupaten/kota menyelenggarakan pilkada secara terpisah maka anggaran yang akan dihabiskan sebesar Rp 35 miliar.
Ketua DPP PKB itu berpendapat anggaran yang dihabiskan untuk pemilukada lebih baik dialokasikan pada pembangunan infrastruktur masyarakat. Penghematan anggaran Rp 1 miliar sama artinya dengan pembuatan empat sumber air baru di daerah terpencil.
Bayangkan, katanya, kalau bisa efisien anggaran sampai Rp 10 miliar per provinsi, bisa ada 40 titik sumber air baru. "Ongkosnya politik bisa kita tukar untuk menjadi yang bermanfaat ke masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, melaksanakan pemilu serentak dalam satu provinsi bukan hal yang mustahil. Memang dibutuhkan keberanian politik pemerintah untuk melakukannya. Soal teknis bisa diselesaikan dengan proses musyawarah.
Misalnya, wali kota atau bupati yang jabatannya habis lebih dahulu bisa dicopot dan diganti dengan petugas plt dari Kemendagri. Setidaknya, hingga seluruh wali kota atau bupati menyelesaikan masa jabatan serentak.
"Kalau perlu ada kompromi politik dengan PLT dari provinsi atau kemendagri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika