REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan penutupan lokalisasi Dolly tidak akan berubah yakni pada tanggal 18 Juni 2014.

"Penutupan Dolly harus jalan terus tidak boleh berhenti. Karena ini menyangkut perubahan mendasar pada kehidupan dan cara hidup yang bermartabat," kata Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, Jumat.

Ia mengatakan, negera Indonesia adalah negara demokrasi dimana, makna luas dari demokrasi adalah cara hidup berdialog.

"Sehingga, besar atau kecilnya masalah harus diseleseikan dengan cara berdialog. Selain itu, dengan ditutupnya Dolly makan terjadi perubahan yang signifikan bagi setiap kehidupan di tempat tersebut," katanya.

Ia mengatakan, yang namanya berjualan itu harus dapat uang, tetapi kalau yang berjualan ini berbau maksiat tentunya tidak baik.

Ia menjelaskan, jika penolakkan dianggap sebagai alasan kemanusiaan tentunya tidak sejajar dengan nilai-nilai yang ada karena prinsip penutupan itu membuat hidup lebih bermartabat.

"Seandainya ini sudah mengalami jalan buntu, maka lobi-lobi bisa dilakukan yang penting jalan terus," katanya.

Ia mengatakan, dalam penutupan Dolly ini, Soekarwo tetap mengikuti Wali Kota Surabaya karena, pemkot yang memiliki kewenangan dan Pemprov Jatim hanya bersifat membantu saja.

"Tentunya, Pemrov Jatim tidak bisa langsung turun langsung. Pemerintah dalam hal ini adalah Walikota Surabaya," katanya.

Ia mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Walikota Surabaya untuk bisa menyelesaikan dengan baik.

"Kami pasrah bu Wali saja. Apapapun iu kami akan mendukung. Kemarin sudah mengusulkan ke saya terkait apa saja yang berhubungan dengan petutupan dan sudah saya setujui," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika