REPUBLIKA.CO.ID, ‪JAKARTA -- PDI Perjuangan menolak wacana penetapan pimpinan DPR melalui mekanisme voting. Mereka ingin jabatan pimpinan DPR tetap menjadi milik partai yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen. "Ini sebagai bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/6).

Basarah mengakui adanya gelagat untuk menjegal PDI Perjuangan -- sebagai partai peraih kursi parlemen terbanyak -- mendapatkan kursi Ketua DPR. Gelagat itu muncul lewat usulan yang terdapat dalam pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD (UU MD3). Basarah menilai usul semacam itu sebagai upaya merusak semangat demokrasi. "Jangan karena kepentingan kelompok hal-hal yang merusak demokrasi dihalalkan," ujarnya.

Anggota panitia khusus (pansus) revisi UU MD3 ini menuding usul menjegal PDIP mendapat posisi Ketua DPR berasal dari ketua pansus yang saat ini dipegang politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman. Menurut Basarah Demokrat ingin menyeret-nyeret pertarungan yang sudah terjadi di pemilu legislatif dan pilpres 2014 ke dalam proses pembahasan legislatif. "Pimpinan pansus dikuasai koalisi parpol yang tidak mendukung Jokowi-JK. Sehingga mereka ingin ketua DPR dari mereka," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika