Selasa 03 Jun 2014 18:14 WIB

Marty: Pertemuan SBY-Abbot Tak Jamin Perbaikan Hubungan Negara

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/6).
Foto: Republika/ Wihdan
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, menyatakan pertemuan SBY dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbot besok belum pasti dapat memperbaiki hubungan diplomasi kedua negara. Presiden SBY dijadwalkan akan bertemu dengan Abbot besok Rabu di Batam untuk pertama kalinya.

 

"Pertemuan besok belum tentu memperbaiki hubungan. Pemulihan hubungan normalisasi ini memerlukan proses yang perlu rasa saling percaya," kata Marty saat melakukan rapat kerja komisi I DPR bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Selasa (3/6).

Ia melanjutkan pertemuan ini merupakan pertemuan yang penting antara kedua negara untuk kembali memperbaiki hubungan yang menegang. Marty juga mengatakan, dalam pertemuan nanti, terdapat dua masalah yang penting untuk dibahas, yakni masalah penyadapan serta penyelundupan manusia yang membuat hubungan kedua negara memanas.

"Dua masalah ini harus ada pengelolaannya sebelum adanya normalisasi hubungan Indonesia dan Australia. Setelah kode etik sudah diatasi, kita berbicara tentang pemulihan kerjasama militer, intelijen, dll," jelasnya.

Marty mengatakan Indonesia telah mengajukan draft rancangan kode etik pada 24 April lalu kepada Australia. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Australia terkait rancangan kode etik tersebut.

"Belum ada tanggapan dari pihak Australia apakah ini akan menjadi good news atau bad news," katanya.

Di dalam draft tersebut, Indonesia menekankan bahwa agar tidak ada lagi aksi penyadapan. Marty menambahkan pihaknya masih belum mengetahui agenda pembahasan yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Australia di Batam nanti.

"Presiden akan terus memegang langkah-langkahnya, sebelum normalisasi hubungan bisa dicapai," jelas Marty.

Dalam rapat kerja bersama DPR ini, Tantowi Yahya selaku wakil Ketua Komisi I DPR RI pun mempertanyakan alasan pengiriman kembali dubes Indonesia ke Australia setelah ditarik menyusul kasus penyadapan.

"Jika dubes Indonesia untuk Australia kembali sebelum adanya perkembangan yang positif, maka alasannya kurang. Itu menunjukan posisi kita sangat lemah," katanya menginterupsi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement