REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa meminta agar ketidakhadiran Perdana Menteri Australia, Tony Abbot dalam acara konferensi Open Goverment Partnership (OGP) tidak dibesar-besarkan.
Ketidakhadiran kepala negara atau kepala pemerintahan dalam konferensi regional ataupun global bukan hal yang luar biasa dan kerap kali terjadi. Apalagi, selain PM Australia, ada negara lain yang juga tidak menghadiri acara tersebut.
“Ini urusan pemerintah Australia untuk menjelaskan (ketidakhadiran PM Abbott). Saya tidak mau berspekulasi. Saya bukan pembaca pikiran dan saya tidak pada posisi menjelaskan itu,” katanya, Selasa (6/5).
Menurutnya, yang terpenting adalah Indonesia sudah menunjukkan itikad baik dengan mengundang Australia untuk hadir dalam acara tingkat Asia-Pasifik tersebut. Perihal Australia tak datang, kembali diserahkan pada pemerintahan setempat.
Ia menilai ketidakhadiran Australia tidak lantas membuat masalah baru. Meski begitu, Marty mengatakan persoalan antara kedua negara terus dikelola. Ada dua masalah yang selama ini berusaha diselesaikan pemerintah kedua negara.
Pertama, mengenai enam langkah yang telah ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca penyadapan oleh lembaga intelijen Australia kepada pejabat pemerintah Repubik Indonesia (RI) beberapa waktu.
“Ini sesuatu yang sedang dikelola. Kami dengan Menlu Australia sedang duduk bersama menyusun yang dinamakan code of conduct (kode perilaku),” papar Marty.
Yang kedua, masalah pencari suka. Masalah pencari suaka ini, lanjut Menlu, dibuktikan dengan adanya kemarin pemulangan kembali secara paksa sejumlah pencari suaka. “Ini kan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah Abbott tidak berhasil,” ujar Mary.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
