REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengatakan saat ini hanya tinggal menunggu tindakan Presiden susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya perwira aktif yang ikut dan menggiring perwira lainnya ke dunia politik.
"Sangat berpulang nanti bagaimana Bapak Presiden. Saya tidak tahu apa yang akan ditindaklanjuti," katanya saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6).
Ia mengatakan Presiden SBY tak harus meminta pertimbangan kepadanya ataupun Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro untuk langkah berikutnya yang akan diambil, termasuk pemberian sanksi.
"Beliau tidak harus meminta pertimbangan saya dan belum ada pertimbangan yang disampaikan kepada saya ataupun Menhan," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY menyinggung tentang adanya perwira aktif di TNI/Polri yang berkeinginan terjun ke politik. Celakanya, perwira itu menggiring juniornya untuk melakukan hal yang sama.
Presiden SBY pun menegaskan ketidakrelaannya. Ia menegaskan tak melarang perwira untuk terjun ke politik, hanya saja jabatan di TNI/Polri harus dilepaskan. Tujuannya agar TNI/Polri tidak dimanfaatkan baik secara lembaga ataupun para prajuritnya untuk kepentingan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika