REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai wacana untuk menasionalisasi perusahaan investasi asing di Indonesia sebagaimana dicetuskan oleh salah satu kandidat presiden merupakan hal yang berbahaya bagi kehidupan perekonomian Indonesia ke depan.
"Siapa pun yang jadi presiden, kita harapkan jangan menasionalisasi perusahaan asing. Kalau terjadi seperti itu, bahaya," kata Lukas Enembe di Timika, Jumat (310/5).
Gubernur Lukas Enembe menegaskan siapa pun yang terpilih menjadi presiden-wakil presiden Indonesia lima tahun ke depan harus dapat memberikan kemudahan bagi tumbuh dan berkembangnya dunia investasi, termasuk di Papua.
Gubernur Lukas Enembe mengatakan saat ini Pemprov Papua masih menunggu kelanjutan pembahasan renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia serta rencana divestasi saham perusahaan investasi asal Amerika Serikat itu. Adanya kebijakan divestasi saham PT Freeport maka memungkinkan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil ikut memiliki saham pada perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Mimika sejak periode 1970-an itu.
Pemprov Papua juga masih menunggu kejelasan soal rencana PT Freeport membangun pabrik pemurnian tembaga dan emas. "Walaupun pembangunan pabrik smelter biayanya sangat tinggi, namun kami terus mendesak PT Freeport dan Pemerintah Pusat di Jakarta untuk segera merealisasikan hal itu agar ada pertumbuhan ekonomi di Papua," harap Lukas.
Ia menambahkan, saat ini seluruh pekerja PT Freeport dan berbagai perusahaan kontraktor dan privatisasinya sudah bisa menerima hak-haknya yang dibayarkan melalui Bank Papua. Pembayaran gaji karyawan Freeport dan perusahaan kontraktor serta privatisasinya tersebut melalui Bank Papua merupakan satu dari 17 item yang diminta oleh Pemprov Papua kepada manajemen PT Freeport beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
