REPUBLIKA.CO.ID, RANTAIPRAPAT -- Persediaan gas elpigi (LPG) ukuran tiga kilogram (kg)di kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatudan sekitarnya belakangan ini mulai mengalami kelangkaan.
"Kelangkaan bahan bakar hasil konvensi minyak tanah tersebut menyebabkan harganya merangkak naik," kata Ibad (42), seorang warga Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, di Rantauprapat, Selasa.
Ia mengaku hampir satu minggu belakangan ini mencari gas elpiji di beberapa kios pengecer maupun Sentra Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang biasanya menyediakan gas elpiji tetap kosong.
"Beberapa minggu lalu juga sempat kosong dan susah nyarinya, belakangan ini kembali langka lagi. Ada dua SPBU yang didatangi tetap kosong, sekarang ini pun kalau mencari minyak tanah agak susah," katanya.
Pengakuan yang sama diutarakan Sarti, seorang ibu rumah tangga berdomisili di Kelurahan Padang Bulan kecamatan sama. Biasanya dia membeli LPG tiga kilogram seharga Rp 15.000, kini sudah dijual agen pengecer kios menjadi Rp 19.000. "Saya baru beli empat hari lalu sudah Rp 18.000, kalau sebulan lalu masih Rp15.000. Kata penjualnya jatah sudah dikurangi," ujarnya.
Kepala Bagian Perkonomian Setdakab Labuhanbatu Adlin Tanjung mengaku, kondisi itu disinyalir akibat semakin bertambahnya permintaan pemakai gas LPG ukuran tiga kilogram, sementara jatah yang diterima untuk kabupaten masih tetap angka terdalu.
Bertambahnya pengguna LPG sejalan dengan kepercayaan memakai tabung yang dinilai semakin membaik.
"Kita melihat adanya pengguna LPG tiga kg semakin banyak, sementara jatah tidak bertambah. Kalau dua tahun lalu warga takut menggunakan tabungnya, tapi belakangan hampir semua masyarakat baik kurang mampu, menengah dan kelas atas ada yang memakai tabung tiga kilo itu. Ini yang kami lihat kondisi di lapangan," terang Adlin Tanjung dihubungi pertelepon.
Tidak adanya regulasi pelarangan pemakaian bahan bakar bersubsidi itu tambahnya, menambah kekurangan jumlah di sekitaran Kabupaten Labuhanbatu.
Ia mencontohkan untuk penerima beras miskin (Raskin) dan pupuk bersubsidi, di sana memang jelas ada pelarangan jika pengguna tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan.
"Kami menilai kelangkaan bukan disebabkan adanya oplosan, tetapi permintaan bertambah. Bayangkan saja, warga yang tinggal di perumahan dan pelaku usaha makro juga memakai LPG ukuran tiga kg, sementara itu hanya untuk warga miskin. Tetapi begitu kita tetap awasi peredarannya dan terus berupaya mengatasi kondisi ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika