REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Front Pekerja Lokalisasi (FPL) meminta pemerintah tidak tebang pilih menutup lokalisasi prostitusi Dolly pada 19 Juni 2014. FPL juga minta pemerintah menertibkan kegiatan prostitusi terselubung seperti di hotel, tempat karaoke, hingga diskotek.
Bidang Advokasi FPL, Anis, mengakui, keberadaan lokalisasi Dolly telah melanggar peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 1999 mengenai rumah tinggal yang dilarang difungsikan menjadi tempat asusila. Namun, kata dia, Dolly sudah berdiri sejak era tahun 1960-an sehingga tempat ini sudah ada sebelum perda tersebut dibuat. Seharusnya, kata dia, negara punya kewajiban menyejahterakan rakyat.
“Lagipula kenapa pemerintah tidak menertibkan kegiatan prostitusi terselubung seperti di hotel. Itu sudah diketahui masyarakat umum tetapi dibiarkan,” katanya, Senin (26/5).
Sementara itu Humas FPL Slamet Sugiono mengatakan, pemerintah seharusnya jangan mengkambinghitamkan lokalisasi Dolly. Ia menambahkan, masih banyak lokalisasi lainnya yang tidak terjamah dan tetap dibiarkan beroperasi.
“Kalau mau menutup lokalisasi Dolly ya tutup juga seluruh kegiatan prostitusi terselubung di Jatim seperti di hotel, restoran, diskotek, hingga tempat karaoke,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, Dolly akan tetap ditutup pada 19 Juni 2014. Namun pihaknya mengaku memahami kalau warga Dolly menolak penutupan lokalisasi itu. Sebenarnya, dia melanjutkan, warga yang menolak belum mengetahui dan mencoba menjalani program pelatihan pascapenutupan Dolly yang ditawarkan Pemkot Surabaya.
‘’Kalau mereka (warga di Dolly) sudah menjalani pelatihannya, maka usahanya bisa bergerak maju seperti yang dialami warga di bekas lokalisasi Dupak Bangunsari,’’ ujarnya.
Rencananya, Pemkot Surabaya akan membeli lahan di Dolly dan akan dialih fungsikan, salah satunya sebagai sentra PKL. Stan-stan PKL itu akan dikhususkan untuk warga setempat. Baru kalau ada sisa stan, maka pihaknya akan membuka peluang kepada pihak luar untuk berjualan di tempat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika