REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) menyarankan Calon Presiden Prabowo Subianto tidak menyalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali.
"Kalau seperti ini, masyarakat bisa sakit hati justru Prabowo harusnya mendorong KPK membersihkan praktik korupsi di Kementerian Agama," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan di Jakarta, Senin (26/5).
Ade mengatakan masyarakat memberikan harapan tinggi terhadap KPK untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Menurut Ade, masyarakat juga menginginkan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang melibatkan pemimpin partai politik.
Ade menyatakan Prabowo lebih baik konsentrasi membersihkan tim kampanye yang terindikasi praktik korupsi. "Kalau lihat visi dan misi Prabowo mendorong antikorupsi jadi lebih baik membersihkan tim kampanye dari terduga korupsi," ujar Ade.
Prabowo bersama Hatta Rajasa maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan?Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar dan?Partai Bulan Bintang (PBB).
Beberapa politisi dari partai politik yang mendukung Prabowo - Hatta sempat dikaitkan dengan kasus korupsi yang ditangani KPK.
Sebelumnya, Prabowo mempertanyakan langkah KPK yang menetapkan tersangka terhadap Suryadharma Ali juga menjabat Ketua Umum PPP terkait dugaan korupsi dana ibadah naik haji.
"Saya berharap terutama KPK tidak digunakan alat politik bagi siapapun," ucap Prabowo saat berkunjung ke kediaman pengusaha Hary Tanoesoebidjo di Jakarta, Kamis (22/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika