REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai, Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat tegas terhadap praktik korupsi.

Bahkan, prinsip antikorupsi tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh anggota legislatif dari Gerindra.

Gerindra, katanya, telah menyiapkan sanksi yang sangat tegas untuk kader yang terlibat dalam tindakan yang merugikan keuangan negara tersebut. Termasuk sanksi pemecatan. 

Ia pun merasa bangga karena tidak ada satu anggota legislatif dari partai itu yang terkena kasus korupsi. "Mungkin, Partai Gerindra satu-satunya partai dari pusat sampai daerah yang anggota legislatifnya tidak terkena kasus korupsi," katanya.

Selain praktik korupsi, kata Martin, Prabowo juga memiliki sikap yang tegas terhadap kebijakan lain yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian atau pemubaziran anggaran negara.

Anggota Komisi III DPR tersebut mencontohkan larangan bagi seluruh legislatif Gerindra untuk mengikuti kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri. "Kalau ada yang berangkat tanpa pengetahuan partai, pasti akan dipecat," katanya.

Padahal, kata dia, setiap anggota DPR RI memiliki kesempatan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sekitar 3-4 kali dalam setahun. Yaitu melalui alokasi anggaran cukup besar oleh pemerintah.

Namun, seluruh anggota DPR Gerindra tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Pertimbangannya karena kebijakan kunjungan kerja ke luar negeri dianggap kurang efektif.

Pimpinan Gerindra beranggapan, masukan yang dicari melalui kunjungan ke luar negeri itu bisa didapatkan melalui internet. "Satu-satunya fraksi yang tidak memperbolehkan anggota ke luar negeri hanya Partai Gerindra," kata Martin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika