REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ribuan guru honorer dan pegawai honorer lainnya di instansi pemerintah di Banten berunjuk rasa di Kantor Gubernur Banten dan di DPRD menuntut kejelasan nasib mereka untuk diangkat menjadi CPNS.
Para tenaga honorer yang mengatasnamakan Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korwil Banten tersebut, mengawali aksinya di depan Kantor Gubernur Lama di Jalan Brigjen KH Syam'un di Kota Serang, Senin (26/5).
Para tenaga honorer tersebut melakukan orasi di depan gerbang kantor pendopo lama Gubernur Banten menuntut keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam upaya memperjuangkan honorer tersebut agar diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Setelah melakukan orasi di depan pendopo lama gubernur Banten, para tenaga honorer tersebut kemudian bergerak untuk melakukan aksi serupa di depan Kantor DPRD Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kecamatan Curug Kota Serang.
Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Provinsi Banten segera memperjuangkan mereka untuk diangkat menjadi CPNS. Mereka juga menuntut pemerintah untuk tidak melakukan perekrutan CPNS dari kategori umum, mengingat masih banyak pegawai honorer yang belum diangkat, padahal sudah mengabdi lama, bahkan sudah tahunan menjadi tenaga honorer.
"Perlu diketahui oleh bapak-bapak anggota DPRD yang terhormat, kami menjadi honorer sudah lama tapi tidak ada kejelasan untuk diangkat menjadi CPNS. Bahkan ada diantara kami yang hanya menerima honor Rp150 setiap bulan," kata Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korwil Banten Martin Al-Chosim dalam orasinya.
Setelah lama berorasi di depan gedung DPRD Banten, beberapa perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Banten Asep Rahmatulah dan Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R Wisas. Dalam pertemuan tersebut, Asep menyatakan dukungan terhadap perjuangan para honorer dan menyatakan siap menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD Banten.
"Kami memahami terhadap tuntutan para honorer ini, namun kebijakan tentunya ada di pemerintah pusat. Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan untuk segera dibahas lebih lanjut," kata Asep Rahmatullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika