REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman merekomendasikan penghapusan poin anggaran untuk pengadaan tanah dan mobil dinas pejabat dari APBD Perubahan 2014. Pengadaan tanah dan mobil dinilai belum memiliki urgensi saat fasilitas publik masih banyak yang rusak.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Sleman sebelumnya mengajukan 13 poin anggaran untuk APBD-P 2014 dengan total nilai Rp 164,9 miliar. Pengadaan tanah memiliki nilai anggaran hingga Rp 57 miliar. Sementara, pengadaan mobil dinas termasuk mobil dinas bupati, mobil operasional kecamatan, ambulans, dan truk sampah dianggarkan Rp 20,6 miliar.
Besarnya anggaran untuk belanja pegawai tersebut mendapat sorotan DPRD Kabupaten Sleman. Anggota Banggar DPRD Sleman, Huda Tri Yudiana menilai pembelian tanah untuk mengganti tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintah belum memiliki perencanaan matang. Pembelian tanah tersebut antaralain untuk mengganti tanah kas desa di Tempel dan Rusunawa Dabag, Kecamatan Depok. "Kami belum melihat urgensi pembelian tanah itu," ujarnya Selasa (20/5).
Pengadaan tanah tersebut juga dinilai akan lebih mempersulit Pemkab Sleman. Pengadaan tanah untuk mengganti tanah kas desa yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp 7 miliar belum selesai dilakukan. "Kalau beli lagi, Pemkab akan sulit cari tanah pengganti tanah kas desa," terang Huda.
Selain tanah, pengadaan mobil dinas dinilai belum memiliki urgensi. Pengadaan mobil dinas untuk bupati diungkapkan Huda sudah ditolak. Sementara, pengadaan mobil operasional kecamatan direkomendasikan dihapus.
Penghapusan pengadaan mobil operasional kecamatan direkomendasikan karena saat ini setiap kecamatan sudah memiliki satu unit mobil operasional. "Mobil camat sekarang sudah ada, kecuali belum ada maka bisa diadakan," ujar Huda. Meski demikian, alokasi anggaran untuk pembelian mobil dinas lain seperti ambulans dan truk sampah akan disetujui DPRD Sleman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
