REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan nasib koalisi Golkar kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kewenangan menerima atau menolak koalisi ada di tangan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau menerima partai baru atau tidak itu hak penuh PDIP, Jokowi dan Bu Mega," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding saat dihubungi wartawan, Jum'at (16/5).

Prinsipnya PKB ingin koalisi yang ramping dan solid. Karding percaya koalisi yang sudah terbangun antara PDIP, Nasdem, dan PKB bisa mengefektifkan pemerintahan. Karding menyatakan efektifitas pemerintahan tidak bergantung pada besar kecil partai pendukung koalisi.

Menurutnya keefektifan pemerintahan lebih bergantung pada kemauan partai politik dalam merumuskan tata cara memecahkan persoalan bangsa. "Misalnya platform partai sama-sama ingin perangi korupsi. Nah yang perlu dilakukan partai koalisi adalah menyamakan persepsi soal langkah dan cara bukan cuma cita-cita," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika