REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) sedang berada di Makassar untuk melakukan safari politik, Ahad (11/5). Di sela-sela kegiatannya di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Jokowi menyempatkan diri menandatangani perjanjian kerjasama di bidang distribusi bahan pangan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo. Acara seremonial perjanjian kerjasama dilakukan di Terminal Peti Kemas, Makassar.
Sekertaris Wilayah Daerah Provinsi Sulsel Abdul Latif mengatakan, usai penandatanganan kerjasama, pihaknya langsung mengirim tujuh kontainer yang berisi 168 ton beras seharga Rp 1,3 miliar dari PT Pelita Agro Mustika Karya ke Jakarta. Selain beras, ada juga tiga kontainer yang berisi 72 ton ikan senilai Rp 400 juta dari PT Rahayu, serta satu kontainer daging sapi.
"Setelah pengiriman pertama hari ini ini, akan dikirim lagi beras 10 ton ke Jakarta tiap minggu," kata Latif.
Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya memiliki kelebihan stok 2,6 juta ton beras dan 52 ribu ton ikan tuna. Sementara, Jakarta kekurangan stok. Karenanya, Pemprov Sulsel mengirim komoditi pangan mereka ke Jakarta.
"Kalau Pak Jokowi tidak punya uang, saya kasih pinjam dulu. Tidak apa-apa hutang demi bangsa, yang penting jangan korupsi," ujar Syahrul dalam sambutannya.
Di kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa kebutuhan beras di Jakarta adalah 2.700 ton per tahun. Menurut Jokowi, stok beras saat ini sudah menipis. Sebelum kekurangan tersebut diisi oleh beras impor, Pemprov Jakarta buru-buru meminta pasokan dari Sulsel. "Jangan sampai ada permintaan besar dalam negeri tapi diisi impor," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, tiga komoditi pangan yang dikirim oleh Sulsel hari ini akan langsung didistribusikan di Jakarta melalui PT Food Station Cipinang Jaya dan PD Pasar Jaya, keduanya adalah perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta.
Namun, saat ditanya berapa nilai total barang yang dikirim, Jokowi mengaku bahwa ia masih berhutang. "Saya belum dikirim invoicenya," ujar dia.
Jokowi menambahkan, kerjasama di bidang ekonomi antar daerah seperti yang dijalin Pemprov DKI dan Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain. Sebab, dia menilai, pemenuhan kebutuhan di suatu daerah harus diutamakan diisi oleh daerah lain, sebelum memutuskan impor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika