REPUBLIKA.CO.ID, BIAK-- Pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Biak Numfor meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi kinerja panitia pemungutan suara (PPS) di berbagai kampung dan kelurahan menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Juli mendatang.

"Pada Pemilu Legislatif 9 April banyak ditemukan petugas PPS melakukan kesalahan proses rekapitulasi suara caleg sehingga sangat merugikan parpol tertentu," kata Sekretaris PDIP Biak Numfor Jan Dantje Kbarek di Biak, Sabtu.

Menurut dia, KPU harus bertindak tegas terhadap petugas penyelenggara pemilu di setiap kampung dan kelurahan dengan mengganti keanggotaan menghadapi Pilpres 2014. Dengan mengganti petugas PPS yang dinilai gagal menjadi penyelenggara pemilu, lanjut Dantje Kbarek, diharapkan tak mengulangi kesalahan serupa di Pilpres.

"Pengurus PDIP Biak mencatat banyak pelanggaran pemilu dilakukan petugas penyelenggara di lapangan sehingga mereka harus diganti," katanya.

Menyinggung hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014, menurut Dantje, secara resmi masih menunggu rapat pleno penetapan caleg terpilih yang dilakukan oleh KPU yang dijadwalkan berlangsung pada 11-13 Mei. "Dari hasil penghitungan perolehan suara caleg, PDIP Biak mempertahankan perolehan dua kursi DPRD. Untuk siapa yang terpilih menunggu penetapan KPU," ujarnya.

Berdasarkan data hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 dua kursi DPRD direbut PDIP pada Daerah Pemilihan 1 Distrik Biak Kota serta Daerah Pemilihan 2 Distrik Samofa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika