REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Ka'ban menegaskan sampai saat ini pihaknya sudah banyak yang ikut menarik-narik agar ikut koalisi. Meski begitu parpolnya memutuskan sampai sekarang masih tetap fokus mencermati proses hasil penghitungan suara pemilu legislatif. Untuk itu PBB belum memutuskan akan berkoalisi kemana.
"Banyak yang menarik-narik untuk ikut (koalisi-red). Tapi kita (PBB) tetap fokus ke hasil penghitungan. Janganlah buru-buru kita lompat-lompat ke koalisi," kata Ketua MS Ka'ban dalam diskusi ‘Pemilu 2014 Pantaskah Menjadi Landasan Legitimasi Kekuasaan’ di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Selasa (6/5).
Ka’ban menegaskan meski belum menyatakan akan bergabung atau ikut koalisi dengan calon presiden, PBB sudah memastikan akan memilih atau bersama dengan calon presiden yang memilki jiwa kepemimpinan. ‘’Mengenai siapakah yang dimaksud Capres tersebut, kami belum bisa memastikan. Hal ini karena PBB baru akan melakukan koalisi dengan capres tersebut setelah tanggal 9 -20 Mei 2014 mendatang. Yang pasti PBB menginginkan capres yang memiliki leadership, “ katanya.
Menurut Ka'ban, di tengah suasana pemilu legislatif pileg yang santer dinilai telah terjadi banyak kecurangan dan sangat kental aroma politik uang, maka memperbincangkan koalisi dalam waktu sekarang ini masih belum tepat. Sebab, ada pertanyaan menggugat mengenai keabsahan pelaksaan Pemilu Legislatif pada 9 April lalu itu. "Kalau begitu, sekarang dasar hukum untuk melakukan koalisi itu apa ? Apakah hasil hitung cepat bisa jadi dasar koalisi?," ujar Ka’ban.
‘’Jadi apakah bila dilihat dengan banyaknya kekisruhan proses penghitung dan banyaknya politik uang, apakah hal ini bisa dikatakan pemilu telah berjalan baik ? Banyaknya kekisruhan ini kan bisa dikatakan sebagai 'kecacatan'. Nah kalau pemilunya 'cacat', apakah sah soal koalisi kalau begitu?,’’ lanjutnya.
Menurutnya, keabsahan hasil pemilu legisklatif ini sangat penting karena menyangkut legitimasi kekuasaan ke depan ini. Namun diakuinya, proses demokratisasi dalam Pileg 2014 lalu, kalau dilihat dari syarat pemilu jurdil, itu terlanggar secara kasat mata hampir di seluruh Indonesia dan dilakukan semua parpol.
"Kalau proses pemilu rusak dan buruk, pasti hasilnya buruk. Di KPU, sekarang proses rekapitulasi suara bermasalah. Buktinya banyak pengesahan rekapitulasi perolehan suara di rekap ulan karena terindikasi terjadi kecurangan. Lihat saja di Lampung, jumlah suara melebihi DPT. Bagaimana menyelesaikan ini?, Mungkin yang nyoblos jin bila jumlah suara melebihi DPT, " katanya.
Ditambahkan Ka'ban, kalau barang rusak, itu mesti di reject, apakah bisa pemilu reject? Atau Pemilu bisa diulang? "Kalau hasil pemilu ditolak, tapi tidak ada pemilu ulang, bagaimana dengan pilpres? Ini persoalan sangat serius kerena pada ujungnya akan menyangkut soal legitimasi kekuasaan, " ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika