Sabtu 03 May 2014 16:44 WIB

Netty Heryawan: Kasus Pencabulan di Sukabumi Mengerikan

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: A.Syalaby Ichsan
  Istri Gubernur Jabar, Netty Prastyani Heryawan (kanan) hadir menyampaikan sambutan sekaligus menyampaikan apresiasinya pada Aksi kelompok pemuda Gerakan Anti Miras (minuman keras) Nasional di Car Free Day (CFD) kawasan Dago, Bandung, Ahad (19/1). (Republ
Istri Gubernur Jabar, Netty Prastyani Heryawan (kanan) hadir menyampaikan sambutan sekaligus menyampaikan apresiasinya pada Aksi kelompok pemuda Gerakan Anti Miras (minuman keras) Nasional di Car Free Day (CFD) kawasan Dago, Bandung, Ahad (19/1). (Republ

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A) Netty Heryawan mengaku prihatin terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sukabumi. Menurutnya, kasus yang terjadi di wilayah Jawa Barat tersebut merupakan bencana peradaban.

''Ini mengerikan, 47 anak. Saya juga baru dapat kabar 12 anak lagi yang jadi korban juga di Sumedang. Ini bencana peradaban. Tahun ini merupakan tahun keprihatinan atas kekerasan seksual terhadap remaja dan anak di Jawa Barat,'' jelas Netty usai berbicara  dalam seminar 'The Path of Truly Muslimah: Menjawab Tantangan Perempuan Muslim Masa Depan' di FH Universitas Indonesia (UI), Sabtu (3/5).

Tahun lalu, Netty sempat mengatakan akan mengeluarkan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Ia menuturkan, naskah akademis perda ketahan keluarga yang sudah direncanakan sejak tahun lalu sudah selesai disusun.

Uji publik pertama juga sudah dilakukan dengan mengundang para pakar, organisasi dan OPD di tingkat pemerintah Jabar. Termasuk definisi dan aspek apa saja yang harus ada dalam ketahanan keluarga. Perda sifatnya lebih mengikat dibanding pergub, termasuk mengikat jajaran penegak hukum di jajaran TNI dan Polri.

''Saya tidak ingin perda ini lahir biasa saja. Untuk itu, saya hadir dalam diskusi publiknya yang pertama dan memberi masukan. Tapi saya belum menerima umpan balik apakah sudah ada perbaikan,'' kata istri Gubernur Jawa Barat ini.

Jika perda ini selesai dan disahkan DPRD Provinsi Jawa Barat, ia berharap semoga mampu merevitalisasi peran keluarga di Jawa Barat. Juga memperkuat penegakan hukum manakala terjadi pelanggaran atas nilai yang harusnya dimiliki keluarga.

Akan ada juga motivator ketahanan keluarga (motekar). Sebelum perda keluar sebagai satgas. Motekar merupakan anggota masyarakat yang paham betul seluk beluk ketahanan keluarga dan menjadi penggerak.

Motekar disiapkan dari badan permberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (BP3AKB) provinsi Jawa Barat. ''Mereka ini yang jadi panutan dan rujukan persoalan keluarga. Semoga motekar juga bisa sinergi denga program PKK,'' kata Netty.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement