REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Reaktivasi jalur kereta api di Jabar, hingga saat ini belum dilakukan. Karena, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu komitmen pemerintah pusat mengawali perjanjian kerja sama (PKS) reaktivasi jalur kereta Kota Banjar-Cijulang, Pangandaran.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jabar Deddy Taufik, reaktivasi jalur di Jabar Selatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan besar perkeretaapian di Jabar sebagai hasil kesepakatan Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Pemprov Jabar.
"Sudah ada MoU ketiga pihak atas sejumlah rencana reaktivasi," ujar Deddy kepada wartawan, Rabu (30/4).
Menurut Deddy, jalur sepanjang 80 kilometer tersebut penting untuk difokuskan. Karena, terkait rencana Pemprov Jabar mendongkrak daerah otonomi baru (DOB) Pangandaran.
Saat ini, PKS yang akan melibatkan pusat, provinsi dan PT KAI tersebut masih meleset dari target. "Kami inginnya April, tapi pusat mundur terus, harusnya Mei ini bisa selesai," katanya.
PKS ini penting, kata Deddy, untuk menentukan peran masing-masing pihak dalam reaktivasi jalur tersebut. Menurutnya, dalam PKS tersebut kemungkinan pusat akan fokus di pembangunan infrastruktur, PT KAI pembebasan dan pengaktifan jalur serta Pemprov Jabar di pembebasan lahan. "Pembagian peran ini penting," katanya.
Setelah PKS, Deddy yakin, proses selanjutnya akan jauh lebih mudah karena sejumlah persyaratan teknis tinggal dikebut. Deddy menunjuk feasibility study (FS) jalur tersebut sudah pernah dilakukan Kementerian Perhubungan.
Namun jika ada perubahan trase dan revisi, pihaknya siap mengakomodir. "Setelah PKS kami bisa lanjut ke penyusunan details enggineeringd design (DED)," katanya.
Deddy menilai, dari sisi ekonomi reaktivasi jalur tersebut sangat strategis karena Pangandaran akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru. FS awal menunjukan, awalnya kereta api ini hanya akan sampai di Cijulang tidak langsung ke objek wisata Pangandaran. "Kagok kalau sampai Cijulang, jadi terus sampai ke Pangandaran saja," katanya.
Karena, kata dia, Pangandaran menjadi DOB, maka Pemprov Jabar menilai dari sisi kesediaan transportasi harus memadai dan memiliki kekhususan. Dishub sendiri, selain mengajukan reaktivasi keretaBanjar-Cijulang juga tengah merevitalisasi Bandara Nusawiru.
"Kalau kereta, hambatan ada di terowongan, tapi jika harus FS lagi maka akan disurvei lebih detil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika