REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang, Jawa timur, menolak capres yang berlatar belakang pengusaha. Karena dikhawatirkan akan menerapkan teori ambil untung.

"Kami tahu bagaimana seorang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Pasti akan mengambil keuntungan. Karena itu, kami menolak capres dari kalangan pengusaha," kata Kepala Divisi Advokasi SPBI Malang Muhammad Yusik di depan Stasiun Kotabaru Malang, Kamis (1/5).

Yusik mengatakan, saat ini kaum buruh masih belum tertindas oleh pengusaha. Karena perlindungan terhadap buruh yang minim. Baik perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, serta hak-hak normatif lainnya. Bahkan upah yang masih di bawah ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Ia mengakui perjuangan buruh semakin berat. Karenanya, para pekerja akan terus memperjuangkan haknya tanpa henti. "Kami pun berharap presiden mendatang sangat peduli dengan buruh, bukan pengusaha," tegasnya.

Selain pengusaha, SPBI juga secara gamblang menolak capres yang dibiayai oleh pemodal. Karena pemodal pasti mempunyai kepentingan tertentu yang bakal menyengsarakan rakyat, terutama kaum buruh.

Capres lain yang masuk dalam daftar hitam SPBI adalah pemimpin yang ditengarai pernah melakukan pelanggaran HAM. Karena, jika berani melanggar hak asasi manusia, bisa jadi hak buruh juga diabaikan. "Oleh karena itu, pemimpin yang prorakyat, termasuk buruh inilah yang menjadi pilihan kami," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika