REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Bali terus berupaya meningkatkan swasembada pangan. Diantaranya dengan memperbaiki fasilitas pertanian, memberikan bantuan bibit dan pupuk, serta sarana prasarana pertanian.
Karena itu Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, meminta petani tidak menjual lahan pertanian miliknya.
"Daripada lahan pertanian dialihfungsikan, lebih baik pertaniannya dikembangkan. Pemprov akan memberikan bantuan permodalannya," kata Sudikerta.
Hal itu dikemukakannya di Denpasar, Selasa (29/4), saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. Komisi IV dipimpin Wakil Ketua Komisi, Firman Soebagyo.
Sudikerta menambahkan, Pemprov Bali tetap berkomitmen mengembangkan pertanian. Bahkan Pemprov juga telah mengusulkan dana ke pemerintah pusat untuk pengembangan sektor pertanian, yakni untuk penambahan peralatan mesin penggilingan gabah.
Mesin penggilingan gabah seharga Rp 17 milyar itu akan diberikan kepada tujuh kabupaten di Bali, kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, mengapresiasi program Pemprov Bali, terutama program Simantri yang saat ini sudah mencapai 504 unit. Selama dua hari di Bali, rombongan Komisi IV meninjau Kantor Karantina Pertanian di Denpasar, yang menurutnya sangat bagus karena sudah menggunakan satu sistem.
"Ini memudahkan kita mengawasi kawasan-kawasan pertanian itu," katanya.
Komisi IV DPR juga meninjau pelabuhan Gunaksa di Kabupaten Klungkung. Firman mengatakan, pembangunan pelabuhan itu diperlukan kajian kembali, agar dana yang dikeluarkan tidak mubazir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
