REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan provinsi itu tahun 2014 sebesar Rp8,26 triliun diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat kecil di Riau.
"Memang kita arahkan APDB tersebut ke sesuatu yang nyata bagi masyarakat. Jadi anggaran tidak kita kurangi, tetapi kita sesuaikan," kata Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Selasa.
APBD Perubahan Riau, menurut Wagub, masih dibahas oleh tim yang dibentuk pihaknya. Tim tersebut berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan, agar tidak jauh dari yang ditargetkan Gubernur Riau, Annas Maamum pada April 2014.
Pihaknya juga sudah memberi garis kepada tim, agar tidak melenceng jauh dari itu seperti contoh ada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang diharuskan membuat sesuatu program untuk masyarakat.
"Kita buat program yang nyata untuk masyarakat, ini (APBD) kita ke arah itu. Kita berusaha semaksimal mungkin, agar APBD perubahan bisa kita selesaikan segera mungkin dan tentu sesuai dengan ketentuan," katanya.
"Jadi dalam APBD perubahan 2014, tidak mengawang-awang lagi," ucap Wagub.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pekan lalu menyatakan semua kegiatan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus benar-benar terarah dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
"Semua rencana pembangunan harus bisa dimaksimalkan dengan tujuan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Semua bidang yang dirancang harus menyentuh serta berguna bagi masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini.
Hal itu diutarakan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Riau yang dihadiri Gubernur Riau Annas Maamun, Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, para bupati/wali kota se-Riau dan pejabat terkait.
Diah sempat menyinggung mengenai penyediaan lapangan kerja terutama pada daerah dan mengingat pertumbuhan penduduk yang sudah tidak bisa dibatasi, sehingga membuat angka pertumbuhan penduduk setiap tahun semakin meningkat.
Seluruh kegiatan yang bersifat substansi dan merupakan prioritas harus diutamakan karena tentunya akan diperlukan bagi masyarakat secara luas. Kemudian pelayanan untuk publik, juga harus menjadi sorotan.
"Layanan administrasi juga harus semakin dipermudah. Tidak ada lagi proses administrasi yang membuat masyarakat menjadi malas untuk mengikuti prosedur yang berbelit-belit," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika