REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memimpin rapat koordinasi percepatan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 1000 Megawatt di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di kantornya, Jumat (25/4). 

Rapat turut dihadiri antara lain oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman.Dalam keterangan kepada pers seusai rapat koordinasi, Hatta mengatakan, luas lahan yang masih terkendala untuk pembangunan PLTU Batang sekitar 29 hektare. 

"Kita meminta kepada pengembang (PT Bhimasena Power Indonesia/BPI) untuk terus itu dituntaskan.  Kita optimistis dengan berbagai pendekatan untuk menuntaskan itu," ujar Hatta. 

Hatta kembali menyampaikan latar belakang satu-satunya proyek dengan basis kerja sama pemerintah dan swasta tersebut.  Untuk pertama kalinya, pemerintah mengembangkan pembangkit listrik 2x1000 Megawatt dengan teknologi super critical.

"Dan ini tidak boleh gagal, karena dia akan pasok 30 persen kebutuhan Jawa.Kalau ini tidak terpasok pada 2017-2018, akan ada defisit di Jawa yang belum ada alternatifnya karena ini yang tercepat dibangun," kata Hatta. 

Saat ditanya, apakah groundbreaking bisa dimulai Oktober 2014, Hatta mengaku optimis."Harus kerja keras.  Kalau tidur aja, ya nggak selesai," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini. Hatta pun enggan beranda-andai apabila pembebasan lahan tidak terselesaikan. 

Semakin mundurnya tenggat pembebasan lahan tentu akan berakibat pada mundurnya groundbreaking.  Jika sebelumnya ditarget Oktober 2013, maka kemungkinan groundbreaking dan tuntasnya pembangunan PLTU Batang akan mundur.  "Kira-kira akan bergeser ke 2018," kata Hatta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika