REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyerahkan kajian pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tahap dua dengan rute timur ke barat atau dari Cikarang hingga Balaraja kepada pihak swasta.
"Kami tidak mau mengeluarkan uang untuk melakukan studi-studi kelayakan. Maka, kami serahkan ke pihak swasta saja," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, studi kelayakan tersebut harus dilakukan untuk mengetahui apakah pembangunan MRT tahap dua akan menguntungkan atau tidak.
"Akan tetapi, studi itu tidak mau kami lakukan sendiri karena sering kali kami lakukan kajian, hasilnya malah terlalu banyak asumsi yang membingungkan dan menghabiskan uang. Oleh sebab itu, kami gandeng swasta," ujar Ahok.
Dia menuturkan bahwa kajian terkait dengan pembangunan MRT tahap dua tersebut diserahkan ke swasta karena menurut penilaian dari Japan International Cooperation Agency (JICA), proyek tersebut tidak menguntungkan.
"Kami kan sudah coba tawarkan kepada Jepang (JICA), tetapi mereka menolak dengan alasan proyek itu tidak menguntungkan. Oleh karena itu, mau kami coba tawarkan kepada pihak swasta atau investor lain," tutur Ahok.
Selain studi kelayakan, dia mengungkapkan bahwa Pemprov DKI juga berencana untuk segera mengadakan lelang atau "beauty contest" pembangunan MRT tahap dua tersebut.
"Pembangunan MRT tahap dua akan segera kami lelang untuk menarik minat para investor. Kami usahakan 'beauty contest' itu bisa digelar pada tahun ini," ungkap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menambahkan saat ini Terms of References atau panduan dan persyaratan pembangunan sarana transportasi massal tersebut telah selesai disusun.
"TOR-nya sudah kami siapkan. Jadi, nanti tinggal pelaksanaan lelangnya saja. Kami berharap lelang itu bisa segera dilaksanakan supaya pembangunan fisik juga bisa cepat dimulai," tambah Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
