REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Erwan Kurtubi menyatakan saat ini masih banyak rumah warga daerah itu belum memiliki sertifikat kepemilikan.
"Masih banyak yang belum bersertifikat, dan kita herapkan pemerintah terus menggulirkan bantuan sertifikasi rumah untuk warga di Pandeglang," katanya di Pandeglang, Senin (14/4).
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata dia, terus mengusulkan bantuan sertifikasi rumah melalui kementerian terkiat, diantaranya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP).
Menurut dia, pada 2013 cukup banyak bantuan sertifikasi dari pemerintah pusat, diantaranya dari KKP untuk rumah nelayan miskin yang tidak mempu membuat sertifikat sendiri.
Bantuan pemuatan sertifikat itu, kata dia, diberikan untuk membantu para nelayan agar mempunyai alas hukum yang tetap atas kepemilikan rumahnya.
Kemudian, kata dia, ada juga bantuan sertifikasi dari Kemenpera yang diberikan bagi warga yang mendapat batuan perbaikan rumah melalui kegiatan bedah rumah.
"Banyak dari rumah yang mendapat bantuan perbaikan itu sudah ada sertifikatnya yang dibuat melalui prona (program nasional) beberapa tahun lalu, dan yang belum ada dibuatkan sertifikat oleh Kemenpera," ujarnya.
Surahman, warga Kampung Pasirandu, yang mendapat bantuan bedah rumah berharap bantuan sertifikat segera digulirkan. "Kalau pengukuran sudah dilakukan oleh tim keluarahan, mudah-mudahan sertifikatnya segera jadi," katanya.