REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Internal Emron Pangkapi mengkritik keras kader partainya yang juga Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Ia menilai ada langkah politik keliru dari Djan.
Berdasarkan pemberitaan selama ini, Emron mengatakan, Djan selalu mengatasnamakan diri sebagai salah satu pemegang jabatan struktural di DPP PPP. Seperti dalam pertemuan politik, beberapa istighosah, dan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Kita mengharapkan beliau menghentikkan membawa nama DPP partai dalam pertemuan-pertemuan politik dengan berbagai pihak," ujar Emron, saat dihubungi Republika, Rabu (9/4).
Emron menegaskan Djan tidak mempunyai jabatan strukturl di DPP PPP. Ia juga menyebut Djan bukan Wakil Ketua Umum atau pun Wakil Dewan Pakar DPP PPP seperti selama ini beredar dalam pemberitaan. Sebagaimana hasil Muktamar VII, Emron mengatakan, hanya ada empat Wakil Ketua Umum DPP PPP. Yakni dia, Lukman Hakim Sjaefudin (Bidang Eksternal), Hasrul Azwar (Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Barat), dan Suharso Monoarfa (Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur).
Menurut Emron, DPW PPP pun ada yang mengeluhkan langkah Djan. Ia mengatakan, ada 27 DPW PPP di seluruh Indonesia yang sudah menandatangani surat agar memberikan sanksi kepada Djan. Karena langkah Djan ini, Emron berencana meminta DPP PPP untuk memecat Djan dari keanggotan partai.
"Ini adalah permintaan kita, DPP partai, melalui saya wakil ketua umum," kata dia.
Emron pun merencanakan untuk meminta pemecatan Djan sebagai menteri. Selama ini, ia mengatakan, DPP PPP memberikan dukungan karena Djan menggantikan posisi Suharso yang mengundurkan diri. Namun Emron melihat kondisinya berubah.
"Kita berharap Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) segera menarik beliau sebagai Menteri Perumahan Rakyat karena PPP tidak sudi orang seperti ini mewakili PPP," ujar dia.
Menurut Emron, kekecewaan terhadap langkah politik Djan sudah muncul sejak lama. Begitu pun wacana untuk meminta pemecatan. Namun, ia mengatakan, wacana itu diredam karena dikhawatirkan akan memengaruhi perolehan suara PPP pada Pemilihan Legislatif (Pileg), 9 April ini. "Itu sudah dipertimbangkan lama dan hari ini tidak akan pengaruhi lagi partai," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
