REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali Arman Syifa, mengapresiasi pertumbuhan dan kinerja PT Jaminan Kredit Desa (Jamkrida) Bali Mandara (JBM) yang digagas Pemprov Bali. Namun demikian BPK juga memberikan catatan terhadap keberadaan JBM, terutama belum optimalnya penggunaan informasi teknologi (IT).
"Keberadaan JBM sangat besar perannya dalam upaya memajukan ekonomi kerakyatan di Provinsi Bali," kata Arman.
Hal itu dikemukakan Arman, saat menerima kunjungan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, ke kantor BPK Perwakilan Bali, Jumat (4/4). Pada kesempatan itu Pastika menyerahkan hasil pemeriksaan PT JBM. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan 2010 itu, merupakan lembaga penjaminan terobosan Pemprov Bali untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kesulitan mengakses perbankan untuk modal usaha.
Kepala Biro Humas Pemprov Bali, Drs Ketut Teneng, Sabtu (5/4) menjelaskan, penyerahan hasil pemeriksaan itu untuk membuktikanbahwa PT JBM berjalan sesuai ketentuan dan telah berkembang dengan pesat. Saat ini jelasnya, PT JBM sudah memiliki modal usaha lebih dari Rp 70 milyar.
"Kita akan terus meningkatkan kinerja dan menindaklanjuti saran-saran dan catatan-catatan yang diberikan BPK," kata Teneng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
