REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja setempat untuk menertibkan tambak udang di sempadan pantai dan melanggar peraturan daerah.
Saat ini, di sepanjang pesisir Kulon Progo menjadi pusat pengembangan tambak udang mulai dari Pantai Trisik hingga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Bugel, kata Kepala Diskepenak Kulon Progo Endang Purwaningrum di Kulon Progo, Rabu.
"Kewenangan penertiban tambak udang bukan berada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) melainkan Satpol PP. Sebab, penegakan peraturan daerah (perda) kewenangannya Satpol PP. Artinya, semua tambak udang yang berada di sempadan pantai nanti urusannya Satpol PP untuk penertibannya," katanya.
Terkait pengakuan pelaku tambak udang di kawasan Pantai Bugel mendapat dispensasi tetap mengembangkan tambak udang, kata Endang, selama ini, pihaknya tidak pernah mengeluarkan dispensasi.
Selain itu, ia mengatakan pihaknya belum mengetahui sempadan pantai di kasawan pesisir Kulon Progo digunakan untuk pengembangan tambak udang.
"Sempadan pantai tetap tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya perikanan sesuai ketentuan dalam perda," kata dia.
Camat Galur, Latnyana mengakui banyaknya tambak udang yang menggunakan sempadan pantai.
Tambak-tambak udang baru tersebut kini muncul di wilayah Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, tepatnya di sekitar kawasan pemukiman transmigrasi lokal ring I.
Kondisi tersebut, menurutnya, saat ini ada lima kolam tambak yang sudah beroperasi. Sementara itu, delapan kolam lainnya masih dalam proses pembuatan.
"Belasan kolam tersebut memang berada di sisi selatan jalan desa setempat atau berada di wilayah sempadan pantai," kata dia.
Jarak kolam dengan bibir pantai menurutnya hanya dalam hitungan puluhan meter saja.
Dia mengatakan sudah melakukan monitoring serta mendata kolam berikut pemiliknya. Namun, jumlahnya kini ternyata bertambah banyak.
Selain itu, kata dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan untuk melarang warg ataupun menertibkan kolam liar tersebut.
"Beberapa waktu lalu kami sudah sampaikan secara lisan kepada Pemkab Kulon Progo. Kalau untuk penertiban itu kewenangan Satpol PP. Kami hanya sebatas mengomunikasikan pada warga bahwa sempadan pantai tidak diizinkan untuk pembuatan tambak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika